Bidang Lembaga Kemasyarakatan

BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1.        Mekanisme Tata Kerja.

Mekanisme tata kerja organisasi dan kepengurusan TP PKK Kelurahan Ketelan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4.401 tanggal 12 Mei 2005, tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tim Penggerak PKK Kelurahan Ketelan juga telah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kelurahan Ketelan No: 411.4/04/IV/2005 tentang Pengangkatan Tim Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Untuk lebih meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan sampai ketingkat bawah TP PKK Kelurahan Ketelan membentuk PKK Kelompok RW, RT dan desa wisma kelompok kelompok tersebut telah ditetapkan dan dikukuhkan oleh TP PKK Kelurahan Ketelan dengan Surat Keputusan sebagai berikut:

a.         PKK kelompok RW.

b.         Kelompok RT dan Desa Wisma.

2.        Kelengkapan Buku Administrasi PKK.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKK Pengurus PKK Kelurahan Ketelan telah melaksanakan 6 buku wajib dan dikembangkan dengan buku Bantu sesuai dengan kebutuhan, sedang pengerjaanya sesuai petunjuk. Adapun buku wajib yang dimiliki adalah sebagai berikut:

a.         Buku Kader dan Anggota TP PKK

b.         Buku Inventaris

c.         Buku Surat masuk dan keluar.

d.        Buku Keuangan

e.         Buku Kegiatan

f.          Buku Notulen.

Selain 6 buku wajib didukung buku-buku Bantu sesuai dengan kegiatan POKJA 1 sampai POKJA IV juga dilengkapi dengan data dinding dll antara lain sebagai berikut:

Ø  Bagan mekanisme gerakan PKK.

Ø  Struktur organisasi PKK

Ø  Susunan pengurus TP PKK

Ø  Data Pokja I sampai IV.

Ø  Sejarah perkembangan PKK

Ø  Data hasil kegiatan posyandu

Ø  Data pengunjung, petugas posyandu kelahiran / kematian, dan kematian ibu hamil.

Ø  Box data berisi data sekertariat, bendahara, pokja I-IV

Ø  Peta Oliet kegiatan PKK

Ø  Data-data pendukung lainnya.

Pelaksanaan kegiatan PKK kelurahan Ketelan Surakarta didasarkan pada program kerja PKK yang ditetapkan dengan segala perkembangannya. Kegiatan operasional PKK tidak hanya tingkat Kelurahan Saja akan tetapi sampai dikelompok RT, RW dan Desa Wisma.

3.        Administrasi Kerja PKK.

Untuk efisiensi kerja dalam kepengurusan PKK maka telah diadakan pembagian tugas, wewenang pengurus, sesuai porsi dan bidang tugasnya :

·           Ketua TP PKK : bertanggung jawab kepada semua kegiatan yang dilaksanakan.

·           Wakil Ketua I : Membidangi sekretaris dan bendahara.

·           Wakil Ketua II : Membidangi pokja I dan pokja II.

·           Wakil Ketua III : Membidangi pokja III dan pokja IV.

·           Sekretaris I : Urusan umum : tata usaha/rumah tangga, sekretariat, pelaporan, evaluasi dan monitoring.

·           Sekretaris II : Urusan organisasi, Humas dan Dokumentasi.

·           Bendahara I : Mengelola kas umum, block grant, dengan tertib administrasi.

·           Bendahara II : Menyusun laporan swadaya masyarakat.

·           Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan gotong royong.

·           Pokja II : Pendidikan dan Ketrampilan.

·           Pokja III : Pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

·           Pokja IV : Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.

4.      Sistem Laporan PKK.

Pelaksanaan laporan berbagai kegiatan PKK Kelurahan Ketelan ini dilaksanakan secata berjenjang sebagai berikut :

·           Laporan dari kelompok PKK Desa Wisma ke kelompok PKK RW.

·           Laporan dari kelompok PKK RT ke kelompok RW

·           Laporan dari kelompok PKK RW ke kelompok TP PKK Kelurahan.

·           Laporan dari kelompok TP PKK kelurahan ke TP PKK Kecamatan.

·           Macam laporan yang dibuat adalah : Laporan bulanan, tahunan, insidential, dan laporan perkembangan UP2K ke PKK Kecamatan dan PKK Kota setiap 3 bulan.

Bidang Pemerintahan

BIDANG PEMERINTAHAN

Sistem penyelenggaraan pemerintah dimasa mendatang berasaskan semangat dan jiwa demokrasi yaitu dengan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan ketetapan Nomor : XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian serta perimbangan keuangan pusat, dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ketetapan tersebut, kemudian diterbitkan Undang-Undang No:22 Tahun 1999 dan Undang-undang No:32 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi pada daerah Kabupaten dan atau Kota, yang lebih luas serta disertai perimbangan keuangan yang proporsional sebagaimana diatur dalam UU No:25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Undang-undang tersebut merupakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi yang mengandung pengertian bahwa jawaban tersebut akan menjadi sesuatu yang nyata jika peraturan tersebut pelaksanaanya dapat berlaku seperti apa yang terkandung didalam jiwa dan semangat peratuaran itu sendiri.

Peraturan daerah No:6 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dan didalam menghadapi perubahan kedudukan, aparat kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu perangkat daerah kota Surakarta yang dipimpin oleh seorang Camat dan Lurah, untuk mengakomodir tuntutan perubahan diperlukan sikap serta semangat kerja yang responsif juga antisipatif dari setiap jajaran aparatur pegawai Kecamatan dan Kelurahan terhadap berbagai tuntutan sesuai perkembangan dinamika masyarakat.

Dibidang pemerintahan dengan adanya SOT tentang perangkat daerah, maka melalui Keputusan Walikota No : 20-1 Tahun 2009, tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural pada kelurahan, mengatur dengan jelas, bahwa kegiatan penyelenggaraan administrasi kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan, Seksi tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Budaya dan Agama, dan dibantu oleh beberapa staff, dengan demikian kantor kelurahan akan dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan administrasi kelurahan. Pusat sumber data, pusat pengelolaan data, dan pusat pelayanan kepada masyarakat.

Tugas tersebut dibagi menjadi masing masing bidang yang dipegang oleh perangkat daerah. Diantaranya adalah:

1. Tugas Pokok Lurah.
2. Tugas Pokok Sekretaris.
3. Tugas Pokok Kasi Tata Pemerintahan.
4. Tugas Pokok Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
5. Tugas Pokok Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
6. Tugas Pokok Kasi Budaya dan Agama

Bidang Partisipasi

BIDANG PARTISIPASI

Dalam rangka menuju masyarakat yang madani, pemerintahan Kelurahan Ketelan bersama lembaga dan fasilitator selalu mensosialisasikan bahwa kemampuan Pemkot terbatas , untuk memenuhi semua keinginan masyarakat dibidang pembangunan melalui proses MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, MUSRENKOTBANG yang sedang dilakukan di Kota Surakarta, maka diperlukan skala prioritas pembangunan untuk menunjang kelangsungan pembangunan dibidang masing masing yaitu ekonomi, sosial, budaya, umum, dan fisik serta prasarana.

Untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan maka sangat perlu adanya swadaya dari masyarakat sebagai penunjang dalam kegiatan yang didanai oleh DPK (Dana Pembangunan Kelurahan).

Bidang Administrasi

BIDANG ADMINISTRASI

BUKU - BUKU ADMINSTRASI KELURAHAN.

Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab melakukan pencatatan pada :

1. Buku Keputusan Kepala Kelurahan (Model A.1).
2. Buku Agenda Surat Masuk (Model A.2).
3. Buku Agenda Surat Keluar (Model A.3).
4. Buku Agenda Kegiatan Lurah (Model A.4).
5. Buku Agenda Rapat (Model A.5).
6. Buku Agenda Ekspedisi (Model A.6).
7. Buku Tamu (Model A.7).

Kepala Seksi Tata Pemerintahan bertanggung jawab melakukan pencatatan pada :

1. Buku Agenda KTP / KK (Model B.1).
2. Buku Datang dan Pindah Penduduk (Model B.2).
3. Buku Data Permohonan Ijin Penelitian (Model D.4).
4. Buku Data Permohonan SKCK (Model D.5).
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab melakukan pencatatan pada:
6. Buku Data Bencana Alam dan Rupa - Rupa Kejadian (Model D.7).
7. Buku Data Kejadian Kriminal dan Konflik (Model D.8).
8. Buku Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lain termasuk RT, RW, PKK dan Karang Taruna (Model D.9).
9. Buku Data Kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran Raskin (termasuk zakat, infaq, shodaqoh, dan lain lain) (Model D.10).

Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab melakukan pencatatan pada :

1. Buku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Model D.1).
2. Buku Data Permohonan Ijin HO (Model D.2).
3. Buku Data Permohonan Ijin IMB (Model D.3).
4. Buku Data Koperasi / Para Koperasi (Model D.6).

Kepala Seksi Sosial Budaya dan Agama bertanggung jawab melakukan pencatatan pada :

Buku Data Perkumpulan / Paguyuban (Sanggar Seni) (Model B.9b).

BUKU-BUKU PELAYANAN MASYARAKAT.

1. Buku warisan tanah dan peningkatan hak.
2. Buku agenda lahir.
3. Buku agenda kematian.
4. Buku agenda datang.
5. Buku agenda pindah.
6. Buku agenda umum.
7. Buku agenda pensiunan.
8. Buku DHKP PBB.
9. Buku NTCR.
10. Buku wesel.
11. Buku agenda HO.
12. Buku agenda IMB

Bidang Kesehatan

BIDANG KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari Pembangunan Nasional secara menyeluruh, karena menyangkut hampir semua aspek kehidupan. Pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh faktor kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan serta keadaan dan perkembangan lingkungan fisik dan biologi. Kerberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk memantau perkembangan derajat kesehatan masyarakat.
Cita-cita dan harapan yang ingin dicapai Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam pembangunan kesehatan adalah: "Terwujudnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta mutu pelayanan menuju SOLO SEHAT". Adapun untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu :

1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.
3. Memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata serta terjangkau.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Disamping melaksanakan ketetapan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan diantaranya:

1. Menciptakan lingkungan hidup yang kondusif bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan perilaku hidup sehat dengan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dalam bidang kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.
3. Meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Kelurahan Ketelan secara maksimal telah melaksanakan berbagai kegiatan dibidang kesehatan bekerjasama dengan Lintas Sektoral baik dari instansi terkait, swasta, lembaga sosial dan masyarakat yang sehat, sejahtera baik fisik maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan bakti sosial berupa donor darah yang bekerjasama dengan PMI Kota Surakarta dan lain sebagainya.

Penyakit yang umum :  Demam Berdarah, Diare, dan Pusing-pusing.
Masalah Kesehatan Utama :

1. Polusi Kali Pepe menyebabkan penyakit dari lalat
2. Tidak ada Puskesmas

Bidang Keamanan dan Ketertiban

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kelurahan Ketelan sangat didukung oleh tingkat kesadaran hukum dari masyarakat atau kepatuhan menjaga lingkungan sehingga dapat kondusif, dengan tingkat presentase perkembangan mencapai 95%. Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam menjaga kondusifitas antara lain :

1. Mengaktifkan kegiatan POSKAMLING diwilayah Kelurahan Ketelan.
2. Mengadakan pantau wilayah di Kelurahan Ketelan.
3. Menambah sarana POSKAMLING secara swadaya masyarakat untuk menekan kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan masyarakat.
4. Mengiriimkan para LINMAS untuk mengikuti berbagai diklat/pelatihan.
5. Mengadakan koordinasi dalam menangani bencana alam.
6. Mengadakan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat arti pentingnya menciptakan ketentraman bersama.
7. Bekerjasama dengan koramil/polsek banjarsari untuk mengadakan pembinaan Kamtibmas dan membentuk kelompok sadar Kamtibmas.
8. Regenerasi Anggota LINMAS.

Bidang Ekonomi

BIDANG EKONOMI

Untuk menunjang perekonomian secara global dibutuhkan dukungan bagi ekonomi masyarakat melalui produk-produk hasil industri yaitu produk unggulan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Diharapkan produk tersebut dapat dipasarkan lokal maupun kualitas eksport. Hal tersebut akan terwujud oleh keberadaan koperasi, KUBE, dana-dana hibah, stimulan baik dari APBN, APBD I, dan APBD II yang dikucurkan dikelurahan Ketelan masih berjalan baik.

EMPAT PEKERJAAN UTAMA : “ Kemiskinan di Ketelan tinggi dimana kepadatan penduduk juga tinggi. Banyak warga miskin tinggal berhimpit di wilayah yang sama.

 

Bidang Pendidikan

BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Jumlah Sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Ketelan adalah :

1.      Sekolah Dasar : SD Negeri Ketelan dan SD Muhammadiyah 1 Surakarta

2.      Sekolah Menengah Pertama : tidak ada

3.      Sekolah Menengah Atas : SMA Muhammadiyah 1 Surakarta